Refleksi Hari Pers Nasional: Ketika Jurnalisme Memunggungi Demokrasi

BERKAITAN dengan Hari Pers Nasional 9 Februari 2020, Direktur Center for Media and Democracy , LP3ES, Wijayanto PhD membuat uraian kondisi media mainstream saat ini. Menurut Wijayanto, media harus melakukan introspeksi dengan sangat serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Berikut ini uraian Wijayanto yang juga Dosen Universitas Diponegoro mengenai kegagalan jurnalisme kita:

Senjakala media mainstream. Itulah barangkali cara yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi media kita hari ini. Bukan karena diterpa oleh penetrasi revolusi digital, namun karena dia berhenti untuk menjadi relevan bagi publik. Media mungkin boleh berganti, namun jurnalisme akan tetap ada. Media adalah bungkusnya, jurnalisme adalah isinya. Hari ini, demokrasi kita membutuhkan jurnalisme lebih dari sebelumnya. Hal ini karena demokrasi kita tengah mengalami proses regresi yang serius yang sangat rentan mengarah pada autoritarianisme. Sayangnya, banyak peristiwa menunjukkan bahwa jurnalisme kita gagal untuk menjadikan dirinya sebagai medium yang menghadirkan aspirasi dan pikiran publik. Alih-alih mendorong konsolidasi, jurnalisme kita justru memunggungi demokrasi.

Indikatornya sederhana. Jurnalisme kita gagal bahkan untuk sekadar mengimplementasikan semibilan elemen paling dasar jurnalisme sebagaimana diungkap oleh Kovach dan Rosenstiel (2016). Elemen-elemen ini disarikan dari 21 diskusi kelompok terarah yang dihadiri 3000 jurnalis yang meliputi testimoni lebih dari 300 jurnalis di Amerika.

Elemen pertama jurnalisme adalah kebenaran. Berita yang benar adalah ibarat oksigen bagi demokrasi. Dalam konteks pemilu, misalnya, pemilih melakukan pilihan politik berdasarkan informasi yang diperolehnya tentang seorang kandidat. Jika informasinya salah, maka publik akan mendapat gambaran keliru dari seorang calon yang dipilihnya dan menghasilkan keputusan yang juga keliru. Dalam hal ini, masih maraknya kabar bohong dan ujaran kebencian menjelang pemilu 2019 adalah satu bukti bahwa jurnalisme kita gagal untuk menjadi rujukan demi menjernihkan polusi di ruang publik kita.

Elemen kedua jurnalisme adalah loyalitas kepada publik. Dalam pemberitaan yang hanya diisi oleh statement elit politik, maka suara publik gagal dihadirkan dalam pemberitaan media. Salah satu contoh yang menarik baru-baru ini adalah satu studi yang dilakukan oleh peneliti Drone Emprit. Dalam kebijakan pemindahan ibu kota, data Drone Emprit menemukan bahwa merekam perbincangan di Twitter dengan isu ‘Pemindahan Ibu Kota’ yang didokumentasikan dari tanggal 1 – 18 Januari 2020. Data ini terutama menyasar teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri dalam forum internasional Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Senin, 13 Januari 2020 lalu.

Drone Emprit menunjukkan dari total Tweet sebanyak 15.005 yang muncul ada 10,336 (69 persen) yang memiliki pandangan negatif tentang pemindahan ibu kota, dan hanya 4275 (28 persen) memiliki pandangan positif atau mendukung pemindahan ibu kota serta sebanyak 394 (3 persen) beropini netral. Sayangnya berlawanan dengan sentimen negatif netizen di dunia maya, bertaburan jejak digitial yang menunjukkan bahwa wacana yang dibawa oleh media mainstream sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif dan mendukung narasi pemerintah dengan menjadikan mereka sebagai news sources utamanya.

Elemen ketiga jurnalisme adalah disiplin verifikasi . Jurnalisme memberikan metode untuk mendapatkan kebenaran. Ia bernama verifikasi. Disiplin verifikasi ini sering disampaikan dalam anekdot: “even if your mom says she loves you, you have to check it.” Sayangnya banyak media yang melanggar salah satu prinsip paling esensial dalam kerja mereka ini. Kita bisa menjadikan peristiwa pengejaran KPK terhadap politisi PDIP Harun Masiku sebagai contohnya. Semula banyak media mainstream yang memberitakan bahwa KPK tak dapat menghadirkan Harun karena dia tengah berada di luar negeri sejak 6 Januari. Penyebabnya adalah karena berita itu lemah dalam verifikasi. Mereka hanya menjadikan versi resmi pemerintah (Menteri Yasona dan komisioner KPK) sebagai sumber berita lalu memberitakannya begitu saja.

Hanya Tempo yang melakukan verifikasi dan menemukan bahwa Harun memang pergi ke Singapura pada 6 Januari namun telah kembali ke Indoensia pada 7 Januari terbukti dari rekaman data penerbangannya dan juga tangkapan CCTV.

Elemen keempat jurnalisme adalah independensi. Independensi media ini diuji dalam setiap momen pemilu. Sering terjadi media tidak netral dalam pemilu sampai pada level mempraktikan disinformasi.

Di kalangan ilmuwan komunikasi politik, terdapat perdebatan apakah media seharusnya berpihak atau netral dalam pemilu. Masing-masing memiliki argumennya sendiri. Hal ini bersumber dari tradisi liberal Amerika Serikat yang memang diwarnai pernyataan dukungan media di setiap Pilpres. Namun mereka bersepakat bahwa media TV yang menggunakan frekuensi publik tidak boleh berpihak. Apalagi jika keberpihakan itu hingga mengaburkan atau bahkan memanipulasi fakta. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Hasfie (2019) menemukan bahwa setiap media tidak netral dalam derajat tertentu.

Elemen kelima jurnalisme adalah mengawasi kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Manifestasi dari pengawasan pada kekuasaan ini paling baik tampak dalam praktik jurnalisme investigasi. Sayangnya, praktik jurnalisme investigasi bukanlah mainstream dalam media mainstream kita. Kita bisa ambil kasus temuan berkas Panama. Menurut Tempo, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk daftar klien Mossack Fonseca. Dan ini membutuhkan kerja raksasa. Namun, sayangnya, investigasi bukanlah minat dari media kita pada umumnya.

Selanjutnya, media harus menyambung lidah mereka yang lemah. Hasil kajian “ Oxford Committee for Famine Relieve ” (Oxfam) perihal tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia pada tahun 2017. Satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49 persen) kekayaan nasional. Sayangnya, dalam studinya atas media arus utama, Janet Steel (2011) mengungkapkan bahwa di era reformasi, sudah sangat sedikit pemberitaan yang memotret kemiskinan sebagai korban dari ketidakadilan struktural. Hal ini berbeda dengan pemberitaan media pada masa sebelum Orde Baru tumbang, yang banyak membingkai kaum miskin sebagai korban pembangunan.

Padahal jika mencermati data Oxfam di atas, ketimpangan struktural justru semakin meningkat di era reformasi. Untuk itu, media justru perlu lebih berperan dan mengambil inisiatif dalam upaya memerangi ketimpangan ekonomi yang ada jika ingin tetap berada di dalam hati publik.

Elemen keenam jurnalisme adalah bahwa media harus bisa menjadi forum publik untuk menyampaikan kritisisme. Partisipasi publik melalui komentar dan tanggapan merupakan bagian yang melekat dari proses jurnalisme. Hari ini, kemajuan teknologi digital sebenarnya memungkinkan terjadinya interaksi antara pembaca/audiens dengan media. Sayangnya, hal itu masih jarang kita temui dipraktikkan. Media daring kita masih banyak berkiblat pada media cetak konvensional. Bahkan lebih buruk lagi, jika media cetak masih menyediakan kolom khusus bertajuk surat pembaca, hampir tidak pernah ditemui ada media daring yang melakukan hal serupa.

Kemudian jika media cetak, seperti Kompas, menjadikan opini dari pembaca sebagai salah satu forum utama yang menjadi ruang yang dihormati dan disegani, media daring lebih banyak bertumpu pada berita. Kalaupun ada ruang bagi kolom untuk pembaca menulis, maka kolom itu tidak mendapat tempat yang disegani dan dicari pembaca sebagaimana dilakukan Kompas. Kalaupun ada komen seperti Surat Pembaca bagi media daring, maka itu seringkali komentar langsung di bawah berita. Jika kita perhatikan, komentar itu seringkali dilakukan oleh akun yang tanpa nama (anonymous) yang menyerang konten media dengan cara yang nir etika dan terlebih lagi nir fakta.

Elemen ketujuh adalah bahwa jurnalisme harus memikat dan relevan. Jurnalis tak hanya membuat artikel yang memikat pembaca karena sensasional, tetapi bisa menyajikan artikel penting dan relevan dengan cara yang menarik bagi pembaca. Sayangnya pada era digital ini justru banyak berita sampah yang mencari sensasi atas nama mencari klikbait atau mengejar rating.

Elemen kedelapan adalah bahwa berita harus proporsional dan komprehensif. Pemilihan berita sangat subjektif. Justru karena subjektif wartawan harus ingat agar proporsional dalam menyajikan berita. Ibarat sebuah peta, ada detail suatu blok, tapi juga gambaran lengkap sebuah kota. Di Indonesia terjadi apa yang oleh para pengamat media sebagai Java centrism yang berpusat pada Jakarta yang melanggar prinsip ini. Sebagaimana dilaporkan oleh riset Center for Innovation, Policy and Governance pada tahun 2013, sebagian konten media kita didominasi oleh Jawa baik sebagai tempat maupun sebagai satu entitas kultural yaitu sebesar 69 persen.

Lebih jauh, dari 49 persen dari 69 persen itu merupakan konten yang mengangkat isu yang berlangsung di Jakarta. Maka tidak mengherankan jika semua keresahan yang terjadi di Jakarta berubah menjadi keresahan nasional. Banjir yang berlangsung di Jakarta harus dilihat sebagai bencana nasional. Tensi politik yang tinggi yang mengiringi pemilihan gubernur Jakarta berdampak pada naiknya suhu politik secara nasional. Mati lampu yang berlangsung “hanya” beberapa jam di Jakarta langsung menjadi headline di koran-koran nasional dan menjadi topik talk show yang serius di berbagai stasiun TV. Krisis representasi konten media yang hanya berisi tentang Jakarta (Jakarta-centris) ini tentu saja bertolak belakag dengan prinsip demokrasi yang mengandaikan perlunya representasi warga Negara dari Sabang sampai Merauke.

Prinsip kesembilan jurnalisme adalah mendengarkan panggilan hati nurani. Setiap jurnalis harus memiliki kesadaran akan etika dan tanggung jawab diri sebagai kompas moral. Mereka memiliki tanggungjawab untuk menyuarakan sekeras-kerasnya panggilan hati nurani dan memberikan peluang selebar-lebarnya bagi pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Salah satu manifestasi dari hal ini adalah kemampuan seorang jurnalis untuk mendengarkan amanat hati nurani rakyat. Sayangnya kemampuan ini mulai menjadi barang langka dalam jurnalisme kita. Kasus pelemahan KPK melalui propaganda media sosial yang kemudian justru diamplifikasi oleh media mainstream bisa menjadi contoh di sini.

Dalam berbagai survei, KPK merupakan salah satu lembaga yang ada di hati publik. Terbukti, ia merupakan lembaga yang paling dipercaya oleh publik secara luas. Survei yang dilakukan oleh ISEAS pada tahun 2017, misalnya, menyatakan bahwa KPK dipercaya oleh 83,1 persen publik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2018, survei LSI-ICW mengungkapkan bahwa 85 persen publik mempercayai KPK. Namun, legitimasi KPK ini kemudian dilemahkan melalui satu serangan propaganda komputasi oleh akun buzzer.

Namun, media mainstream justru menyebarkan propaganda para buzzer untuk melemahkan KPK. Sebagaimana ditemukan oleh Drone Emprit, selama satu minggu menjelang disahkannya revisi UU KPK oleh DPR pada 17 September 2019, terjadi tsunami pembicaraan di media sosial sebanyak lebih dari setengah juta kali yang membahas KPK, pembicaraan itu terjadi di Twitter (539 ribu kali).

Tagar yang jadi viral adalah narasi-narasi yang mendukung revisi UU yang akan melemahkan KPK berupa: #KPKdanTaliban, #KPKpatuhAturan, #KPKCengeng, #DukungRevisiUUKPK dan sebagainya. Yang mau disampaikan dari tagar itu adalah bahwa UU KPK memang perlu direvisi. Perlunya UU KPK direvisi ini karena berbagai alasan, antara lain, adalah karena KPK merupakan sarang Taliban. Menurut catatan Drone Emprit, apa yang menjadi trending topic di Twitter ini kemudian diamplifikasi oleh media arus utama media daring (62.300 kali).

Pemberitaan ini justru membantu buzzer untuk semakin menyebarluaskan propaganda bahwa KPK adalah Taliban atau sarang radikalisme. Penyebarluasan itu tentu saja tidak mesti dengan membenarkan isu propaganda itu sendiri. Penyebaran itu bahkan bisa dilakukan dengan mengangkat berita yang seakan-akan mengklarifikasi propaganda media sosial. Karena terlepas dari isi pemberitaannya membenarkan atau menolak, dengan memberitakan ini secara masif, maka artinya membiarkan isu KPK adalah Taliban untuk masuk ke dalam kesadaran publik.

Di sini teori agenda setting berlaku yaitu bahwa media masa selalu berhasil untuk menggiring kita untuk mengarahkan perhatian kepada topik tertentu sesuai dengan agenda media terlepas dari kita setuju atau tidak. Berikutnya teori propaganda mengungkapkan bahwa kebohongan yang diulang-ulang maka akan terasa seperti kebenaran.

Pesan apa yang dapat kita lihat manakala 9 elemen jurnalisme gagal dipenuhi seperti uraian di atas? Yang terjadi kemudian adalah defisit demokrasi sebagai res-publica di mana publik dan segenap aspirasinya seharusnya mendapat tempat utama. Media dan jurnalisme kita justru menjadi corong dari elit yang juga memunggungi nilai-nilai demokrasi, dipenuhi bias dan sensasi, urung menegakkan independensi dan menjalankan disiplin verifikasi. Harus disadari bahwa ketika demokrasi runtuh dan berubah menjadi otoriterisme, salah satu korban pertamanya adalah kebebasan media!

Dalam keadaan ini, media harus melakukan introspeksi dengan sangat serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semakin ditinggalkannya media mainstream oleh publik, seharusnya menjadi peringatan sangat kuat bahwa mereka harus berubah, atau justru musnah!

Selamat Hari Pers Nasional!*

Refleksi Hari Pers Nasional: Ketika Jurnalisme Memunggungi Demokrasi

Ikan Nike, Penyokong Kemunculan Hiu Paus di Gorontalo

Ikan Nike Bermigrasi Dari Laut ke Sungai

Postingan Terkait

Siti Hajar: Ratu Zamzam

Media Beretika Bukan Media yang Tidak Pernah Salah

Mengapa Belajar Bahasa Inggris Terasa Melelahkan?

Mengapa PKI Tak Laku di Gorontalo?

Menjadi Fasih Itu Bukan Soal Banyaknya Kata yang Dikuasai

Terlalu Banyak Media Pembelajaran, Belum Tentu Lebih Mudah Belajar Bahasa Inggris

Sudah Saatnya Kita Memikirkan Ulang Pembelajaran Bahasa Inggris

Senjakala Elite Nasional Gorontalo

Ikan Nike Bermigrasi Dari Laut ke Sungai

Komentar tentang post

TERBARU

Badai Tropis In-fa Terbentuk di Dekat Kepulauan Marshall

6 Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar di Dunia, Salah satunya Indonesia

Pemanasan Global Melampaui Perjanjian Paris

Dosen UNG Wakili Indonesia dalam Program Marikultur di Cina

Mahasiswa Asal Aljazair Bergabung di Prodi Sistem Informasi UNG

Topan Champi Terus Melemah di Laut Cina Timur

AmsiNews

REKOMENDASI

Menteri Susi Soroti Aksesori Karapaks Penyu di Berau

ISKINDO dan YMS Buka Jalur Laut untuk Salurkan Bantuan Palu-Donggala

Pemilu Rentan Hoaks, Perlu Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Siklon Tropis Dudzai Akan Kembali Menguat di Perairan Terbuka Samudra Hindia

Situasi Genting, 96 Orang Tewas Karena Gelombang Panas di India

BMKG: Potensi Hujan dan Angin Kencang Hingga Awal Agustus

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password