Minggu, Mei 31, 2026
Beri Dukungan
redaksi@darilaut.id
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Masuk
  • Daftar
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Home Berita

14 ABK yang Bekerja di Kapal Perikanan China Tiba di Indonesia

redaksi
8 Mei 2020
Kategori : Berita
0
14 ABK yang Bekerja di Kapal Perikanan China Tiba di Indonesia

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M Zulficar Mochtar menjemput 14 anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan China. Para ABK yang berangkat dari Korea Selatan dan tiba Jumat (8/5) sore, juga dijemput oleh Kementerian Luar Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pihak lainnya. FOTO: ISTIMEWA

Darilaut – Sebanyak 14 anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan China tiba di Indonesia melalui Korea Selatan, Jumat (8/5) sore. Para ABK ini dijemput Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan beberapa pihak lain.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar yang ikut menjempat para ABK mengatakan, kasus yang menimpa para ABK tersebut perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Menurut Zulficar, hak-hak para ABK perlu dipastikan terpenuhi. Selain itu, pembenahan tata kelola rekruitmen dan perlindungan ABK menjadi agenda sangat penting ke depan.

Sementara itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, indikasi kerja paksa yang dialami oleh awak kapal perikanan asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera China menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan dan mekanisme pengiriman awak kapal ikan ke luar negeri.

Pemerintah, menurut Abdi, perlu melakukan upaya edukasi dan kampanye pencegahan kepada masyarakat luas agar tidak terjebak pada praktik kerja paksa dan perdagangan orang.

Melihat perlakuan tidak adil yang dialami oleh awak kapal perikanan dan menyebabkan kematian 3 orang awak kapal perikanan asal Indonesia mengindikasikan bahwa kerja paksa atau perbudakan modern masih terjadi pada industri perikanan tangkap.

Halaman 1 dari 4
12...4Selanjutnya
Tags: ChinaperbudakanPerlindungan awak kapal perikanan
Bagikan41Tweet3KirimKirim
Previous Post

Ikan Kembung Kaya Omega 3

Next Post

Peneliti Berkolaborasi untuk Riset Penanganan Pandemi Covid-19

Postingan Terkait

Tuan Rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 Azerbaijan, 2027 Serbia

Tuan Rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 Azerbaijan, 2027 Serbia

30 Mei 2026
Jangmi Meningkat Menjadi Badai Tropis Parah, Berdampak Terhadap Kondisi Cuaca di Sulawesi Utara

Badai Tropis Parah Jangmi Akan Menguat Menjadi Topan di Laut Filipina

30 Mei 2026

Temuan Penting Laporan Terbaru WMO

Lebih Banyak Rekor Suhu Terpanas Global di Masa Depan

UNG Menyembelih 21 Hewan Kurban

Banjir Gorontalo Utara, Tim Gabungan Bersihkan Lumpur dan Buka Akses Jalan

Sudah 17 Kali Kongo Menghadapi Virus Ebola

WHO Menyerukan Gencatan Senjata di Tengah Wabah Ebola di Kongo

Next Post
Ini Daftar Riset dan Teknologi Penanganan Virus Corona di Indonesia

Peneliti Berkolaborasi untuk Riset Penanganan Pandemi Covid-19

Komentar tentang post

TERBARU

Tuan Rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 Azerbaijan, 2027 Serbia

Badai Tropis Parah Jangmi Akan Menguat Menjadi Topan di Laut Filipina

Temuan Penting Laporan Terbaru WMO

Lebih Banyak Rekor Suhu Terpanas Global di Masa Depan

UNG Menyembelih 21 Hewan Kurban

Banjir Gorontalo Utara, Tim Gabungan Bersihkan Lumpur dan Buka Akses Jalan

AmsiNews

REKOMENDASI

Kasal: Materi Geografi Kurang Diperhatikan Generasi Muda

Kemenko Kemaritiman: SKPT Integrasikan Bisnis Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat

Ini Imbauan AMSI Soal Wabah Corona Covid-19

KKP: Indonesia Konsisten Kelola Perikanan Berkelanjutan dan Bertanggungjawab

Banjir dan Longsor di Jepang Menewaskan Enam Orang, Dua Hilang

Siklon Tropis Bakung Melemah di Barat Kepulauan Cocos, Samudra Hindia

Kategori

  • Advertorial
  • Berita
  • Biota Eksotis
  • Bisnis dan Investasi
  • Cek Fakta
  • Eksplorasi
  • Hiu Paus
  • Ide & Inovasi
  • Iklim
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Konservasi
  • Laporan Khusus
  • Orca
  • Pemilu & Pilkada
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Travel
  • Video

About

  • Tentang
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Terms of Use
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Trustworthy News Indicators
Dari Laut

darilaut.id

Menginformasikan berbagai perihal tentang laut, pesisir, ikan, kapal, berita terkini dan lain sebagainya.

redaksi@darilaut.id
+62 851 5636 1747

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

Selamat Datang Kembali

Masuk dengan Facebook
Masuk dengan Google+
Atau

Masuk Akun

Lupa Password? Mendaftar

Buat Akun Baru

Mendaftar dengan Facebook
Mendaftar dengan Google+
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Isi semua yang diperlukan Masuk

Ambil password

Masukan username atau email untuk mereset password

Masuk
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Berita
  • Pemilu & Pilkada
  • Laporan Khusus
  • Eksplorasi
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Ide & Inovasi
  • Konservasi
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Orca
  • Hiu Paus
  • Bisnis dan Investasi
  • Travel
  • Iklim
  • Advertorial

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.