Oleh: Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A, Founder The Gorontalo Institute
Bonus demografi terus dibicarakan dalam berbagai forum politik di Indonesia. Anak muda disebut sebagai penentu masa depan demokrasi, motor transformasi digital, dan kelompok pemilih terbesar dalam pemilu. Namun dalam praktik politik lokal, terutama di Gorontalo, realitas yang terlihat justru berbeda. Anak muda memang dominan sebagai pemilih dan sangat aktif dalam ruang digital politik, tetapi tidak dominan dalam struktur kekuasaan.
Dari sekitar 215 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Gorontalo, hanya sekitar 40 yang dapat dikategorikan sebagai anggota legislatif muda. Artinya, keterwakilan politik generasi muda hanya berada pada kisaran 18 persen. Pada level eksekutif, kondisinya bahkan lebih ekstrem. Tidak ada kepala daerah muda yang benar-benar muncul sebagai representasi generasi baru dalam politik lokal. Figur-figur yang memenangkan pilkada tetap didominasi elite senior dengan jejaring politik, birokrasi, dan ekonomi yang telah terbangun dalam waktu lama.
Pada level nasional, situasinya tidak jauh berbeda. Dalam pemilihan DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Gorontalo, hampir tidak terlihat figur muda yang berhasil menembus kompetisi politik nasional secara signifikan. Politik representasi Gorontalo masih sangat didominasi oleh figur-figur senior dengan jaringan sosial dan politik yang sudah mapan.
