Darilaut – Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato pada Kamis, 21 September 2023, menjadi konflik terbesar kedua di kawasan Teluk Tomini, setelah konflik Poso.
Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Dr. Funco Tanipu, memberikan sejumlah rekomendasi penyelesaian konflik di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Menurut Funco, agenda jangka pendek dan jangka panjang harus segera dirumuskan untuk dapat meredam konflik horizontal.
Pertama, kata Funco, Pohuwato adalah miniatur Indonesia karena ada multi etnis dan agama, sehingga peristiwa ini jangan sampai akan memicu konflik yang lebih besar hingga melebar menjadi konflik etnis dan agama. Tanda-tanda itu sudah terlihat sejak peristiwa barusan.
Potensi sumber daya alam di Pohuwato harusnya menjadi anugerah dan karunia dariNya untuk kemaslahatan rakyat, “jangan malah sebaliknya, kekayaan alam malahan menjadi akar persoalan hingga berakhir musibah,” kata Funco.
Untuk itu, menurut Funco, diperlukan model tata kelola konflik yang menjadi rumusan komprehensif untuk dijadikan solusi jangka pendek bagi pengelolaan sumber daya alam Pohuwato.
Model tata kelola konflik tersebut harus menjadi basis perencanaan pembangunan Pohuwato yang diinternalisasikan ke dalam dokumen induk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang akan disusun ke depan, termasuk dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
