”Dugaan sensor untuk mengendalikan arus utama informasi Banyaknya teror terhadap jurnalis, media dan aktivis HAM. Tahun 2025 terdapat 96 peristiwa dengan jumlah korban sekitar 146 yang terdiri dari individu, organisasi, atau media.”
Guntur menyampaikan beberapa catatan Advokasi Kebijakan yang juga dilakukan oleh LBH Pers sepanjang tahun 2025.
Judicial Review yang dilakukan oleh LBH Pers sepanjang tahun 2025 di antaranya: Uji Materi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Uji Formil Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Keterlibatan Dalam Advokasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Advokasi Penerapan Pasal 32 Undang-Undang Ite Yang Tidak Tepat Dan Upaya Publik Mendapatkan Informasi Melalui Mekanisme Ajudikasi Melalui Sengketa Informasi Publik.
Dalam kesempatan ini, Robertus Robert (Guru Besar Filsafat UNJ) menyampaikan beberapa tanggapan terkait paparan Annual Report 2025 LBH Pers,
“Annual Report atau Laporan Tahunan ini sebetulnya sudah jadi budaya Organisasi Masyarakat Sipil dari sejak tahun 1900an ya,” kata Robert.
“Saya saran, ada baiknya LBH Pers, mengulas satu kasus secara mendalam. Kasus tersebut secara kuat yang bisa dipakai untuk advokasi kebijakan publik yang lebih signifikan.”
“Bagaimana mekanisme operasi kekuasaan bekerja, bagaimana instrumen kekuasaan dibuat aktif untuk membatasi di berbagai level, kapabilitas publik juga perlu ditonjolkan. Ada ruang denyut di daerah yang perlu ditonjolkan.”
