Jika kita simulasikan dalam satu event maraton, dengan perkiraan tiga ribu peserta, potensi transaksi langsung bisa mencapai hampir satu miliar rupiah. Itu belum termasuk dampak lain yang muncul dari penginapan, transportasi, dan belanja lanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, multiplier effect dari satu akhir pekan saja bisa menembus angka satu setengah miliar. Bagi daerah kecil seperti Gorontalo, angka itu bukan sekadar statistik, tapi denyut ekonomi baru.
Namun semua ini hanya akan menjadi mimpi jika tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan yang utuh. Pemerintah daerah perlu bergerak melampaui seremonial. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Koperasi dan UMKM, hingga Bappeda harus duduk bersama menyusun kerangka kerja lintas sektor dalam satu roadmap lari agar lahir kebijakan komprehensif dan holistik, bukan sekedar kebijakan parsial, asal jadi dan hanya menjadikan “aji mumpung” jika aktivitas lari adalah semacam FOMO.
Event tidak bisa lagi sekadar agenda tahunan, tapi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menyentuh ekonomi mikro. Setiap kegiatan harus memiliki pra-event dan pasca-event yang jelas. Ada pelatihan untuk UMKM, pameran bagi produk lokal, hingga laporan dampak yang dipublikasikan secara transparan.
Kuncinya adalah melibatkan masyarakat sejak awal. Tidak cukup hanya menjadikan warga sebagai penonton atau penggembira. Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan rute, logistik, hingga pengelolaan ruang usaha. Pemerintah perlu mengatur agar vendor dari luar tidak mendominasi, dan memberi ruang afirmatif bagi pelaku ekonomi lokal. Dengan begitu, event menjadi milik bersama, bukan hanya panggung elite atau EO ternama.
