Ironisnya, justru ketika representasi politik mencapai puncaknya, Gorontalo masih bergulat dengan persoalan klasik: tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, keterbatasan investasi, kualitas sumber daya manusia, dan lapangan kerja yang belum tumbuh secepat harapan. Paradoks inilah yang menarik untuk dibaca.
Dari Politik Kepemimpinan ke Politik Representasi
Pemilu 2024 mengubah lanskap tersebut secara drastis.
Rachmat Gobel tidak lagi menjadi Wakil Ketua DPR RI dan kemudian wafat pada Juli 2026. Fadel Muhammad tidak lagi berada dalam unsur pimpinan MPR RI dan kini menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI. Zainudin Amali meninggalkan kabinet, sempat menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, lalu memilih berkonsentrasi sebagai Wakil Ketua PSSI. Suharso Monoarfa tidak lagi berada di pemerintahan dan lebih banyak mengelola aktivitas bisnisnya. Sandiaga Uno kembali ke dunia usaha, sedangkan Roem Kono lebih memilih berperan sebagai penasihat di Partai Golkar.
Berakhirnya era tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Ia menandai berakhirnya satu generasi elite nasional asal Gorontalo.
Hari ini Gorontalo tetap memiliki wakil di DPR RI maupun DPD RI. Akan tetapi, posisi tersebut lebih banyak berada pada fungsi representasi konstitusional. Mereka menjalankan tugas legislasi, pengawasan, pembahasan anggaran, dan reses sebagaimana mestinya. Yang belum terlihat adalah munculnya figur yang menjadi pengarah agenda nasional, pemimpin komisi strategis, pimpinan lembaga negara, atau tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan nasional.
