Manokwari – Ilmuwan Muda Dr Sonny Mumbunan memberikan formula khusus untuk Provinsi Papua Barat yang telah menargetkan 70 persen luas wilayahnya sebagai kawasan konservasi. Salah satu formula dengan indikator tutupan lahan sebagai pemberian insentif.
Indikator tutupan lahan, menurut Sonny, dapat dijadikan salah satu acuan dalam menyalurkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum.
“Jadi bagi daerah-daerah yang memiliki tutupan lahan hutan tertentu dan mengalami pertambahan tutupan kawasan, itu bisa diberikan insentif,” kata Sonny yang juga peneliti di Pusat Penelitian Perubahan Iklim (Research Centre for Climate Change) Universitas Indonesia.
Dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy – ICBE) 2018, insentif dalam pelaksanaan konservasi menjadi bahasan khusus.
Sonny mengatakan, mekanisme ini sudah pernah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ada respon yang berbeda. Namun, mekanisme seperti ini sudah berhasil diterapkan di Brasil dan India.
Karena itu, kata Sonny, berpeluang untuk sukses jika melihat kondisi Indonesia dan India yang hampir sama. Semua tergantung Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah tinggal mendorong, seperti Pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah memiliki komitmen dan regulasi daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Konservasi dalam rancangan Peraturan Daerah Khusus Pembangunan Berkelanjutan. Target 70 persen luas wilayahnya sebagai kawasan konservasi ini dikaji dalam revisi Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Menurut Sonny, rancangan Peraturan Daerah Khusus tersebut telah diserahkan ke DPR Papua Barat untuk di bahas dan ditetapkan. “Nanti tinggal payung hukumnya saja yang dibuat pemerintah pusat,” ujarnya.
Akademisi dari Universitas Papua Ludia Wambrauw mengatakan, dana yang masuk untuk konservasi, jangan langsung diberikan kepada masyarakat tanpa adanya pendampingan. Soalnya, beberapa contoh kasus menunjukan pemanfaatan dana hanya bersifat temporer dan gagal.
Menurut Ludia, pendanaan itu penting, tapi yang paling utama adalah pendampingan supaya tetap berkelanjutan. “Kalau mau jangka panjang harus ada pendampingan pada masyarakat agar ekonomi yang terbangun juga berkelanjutan,” katanya.
Untuk itu, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan mitra pembangunan yang selama ini sudah melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat. Seperti yang berasal dari LSM maupun akademisi.*
Komentar tentang post