Suara Calon DPR RI DKI Jakarta II Menggelembung Lebih Dari 12 Juta di Sirekap

Darilaut – Akun Instagram Jagasuara2024 memuat perhitungan Sirekap pemilihan calon anggota DPR RI DKI Jakarta II. Jagasuara2024 menemukan kejanggalan hasil penghitungan suara calon legislatif yang tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Temuan Jagasuara2024 , antara lain:

Total suara calon melebihi jumlah DPT yang tersedia di dapil (daerah pemilihan) DKI Jakarta II. Jumlah suara masuk dalam Sirekap pemilihan legislatif (Pileg) padahal baru 49,49 persen, akan tetapi suara yang dihitung offside begitu jauh dari jumlah DPT. Jumlah suara semua calon melebihi jumlah total suara partai politik dan suara semua calon. Adapun total DPT Dapil DKI Jakarta II sebanyak 4.346.875, sedangkan total suara calon di Sirekap menggelumbung dengan angka 12.387.937.

Hasil Telaah

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

Sebagai alat bantu, Sirekap diharapkan untuk mengetahui hasil akhir lebih cepat. Hal ini karena penghitungan perolehan suara peserta pemilu secara manual dan berjenjang membutuhkan waktu lebih dari 30 hari.

Mulai dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan rekapitulasi nasional.

Dalam buku “ Peta Jalan Sirekap 2024 ” yang diterbitkan KPU RI tahun 2021 menjelaskan bahwa untuk meminimalkan persoalan dan kompleksitas tata kelola pemilu dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara yang mengganggu kualitas, serta integritas pemilu tersebut, pemanfaatan teknologi informasi disebut-sebut sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan.

Dalam buku ini juga mencatat penghitungan dan penulisan angka hasil pemilu yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh petugas yang berujung pada pelanggaran pemilu dan electoral fraud . Di DKI Jakarta misalnya, terdapat 10 orang PPK Koja dan Cilincing yang terbukti melakukan manipulasi pada pemilu 2019.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, divonis hukuman empat bulan penjara akibat penggelembungan suara di pemilu 2019.

Begitu pula di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat anggota PPK yang divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan, karena terbukti mengubah hasil perolehan suara tiga partai peserta pemilu DPRD Kabupaten Sleman.

Manipulasi dan penggelembungan perolehan suara calon tertentu terjadi juga di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Timur dan Maluku di pemilu 2019 lalu.

Bagaimana dengan penghitungan suara calon anggota DPR RI DKI Jakarta II yang menggelembung dalam jumlah jutaan di Sirekap?

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pasal 1, menyebutkan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.

Selanjutnya, pasal 58:

(1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir:

a. Model C.HASIL-PPWP;

b. Model C.HASIL-DPR;

c. Model C.HASIL-DPD;

d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan

e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

(3) Formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap.

Pada pasal 63, dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol (pasal 1).

Hingga Senin (19/2) pukul 01.30 WIB, belum ada perbaikan publikasi hasil penghitungan suara legislatif dapil DKI Jakarta II. Calon legislatif di 18 partai jumlah perolehan suara bertambah sangat banyak.

Tampilan data hasil penghitungan Sirekap dapil DKI Jakarta II, masih versi 17 Februari 2024 pukul 19:30:00, progress: 4872 dari 9844 TPS (49.49%).

Untuk pembanding, seperti telah dilansir Katadata.id , 10 caleg DPR dapil DKI Jakarta II dengan perolehan suara terbesar, menurut data real count KPU per hari Jumat (16/2/2024) pukul 14.32 WIB:

Hidayat Nur Wahid (PKS): 122.456 suara Uya Kuya (PAN): 99.275 suara Masinton Pasaribu (PDIP): 97.232 suara Ade Armando (PSI): 97.113 suara Lula Kamal (PAN): 95.386 suara Sintiawani (PPP): 95.051 suara Liliana T. Tanoesoedibjo (Perindo): 94.660 suara Christina Aryani (Golkar): 94.014 suara Muhammad Ainul Yakin (Golkar): 93.577 suara Muhammad Iqbal (PKS): 93.424 suara Perolehan suara 10 caleg tersebut versi 17 Februari 2024 pukul 19:30, sebagai berikut:

Hidayat Nur Wahid (PKS): 237.991 suara Uya Kuya (PAN): 124.665 suara Masinton Pasaribu (PDIP): 187.227 suara Ade Armando (PSI): 173.320 suara Lula Kamal (PAN): 113.150 suara Sintawati (PPP): 125.480 suara Liliana T. Tanoesoedibjo (Perindo): 112.422 suara Christina Aryani (Golkar): 209.323 suara Muhammad Ainul Yakin (Golkar): 109.568 suara Muhammad Iqbal (PKS): 188.733 suara Sebagai dokumen elektronik, hasil penghitungan suara di TPS bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Namun, jumlah suara calon legislatif tersebut menggelembung jauh melebihi DPT di dapil tersebut.

Sebelumnya, Cyberity Foundation menjelaskan bahwa hasil investigasi Cyberity Foundation sistem keamanan siber pemilihan umum (pemilu) 2024 kacau.

Atas dasar itu, “kami dari Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap ( sirekap-web.kpu.go.id ) dan pemilu2024.kpu.go.id ,” kata Ketua Cyberity Arif ‘Bangaip’ Kurniawan, dalam siaran pers Sabtu (17/2).

Dari penelusuran situs yang kami lakukan, kata Arif, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut, pertama, sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.

Kedua, layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.

Ketiga, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC.

Keempat, terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id .

Kelima, ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.

Melalui Instagram Jagasuara2024 , Direktur Eksekutif NETGRIT yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum RI (2012–2017), Hadar Nafis Gumay, mengatakan, jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita harus betul-betul pastikan data yang dikumpulkan dan diolah dalam Sirekap adalah data yang tidak menyimpang. Data "yang betul-betul sesuai dengan hasil penghitungan di setiap TPS," ujarnya.

Kesimpulan

Publikasi hasil penghitungan suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II di Sirekap menggelembung lebih dari 12 juta, padahal DPT hanya 4,3 juta. Sebagai alat bantu rekapitulasi, Sirekap seharusnya memudahkan akses informasi publik yang memuat data hasil penghitungan suara yang tidak menyimpang di setiap TPS. (Verrianto Madjowa)

Rujukan

Akun Instagram Jagasuara2024

KPU. 2021. Peta Jalan Sirekap 2024, Upaya Menerangi “Lorong Gelap” untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pemilu dan Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara/dapil/3102 (akses terakhir 01.30 WIB)

https://www.cyberity.foundation/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cyberity.foundation/assets/docs/pemilu2024.pdf

https://darilaut.id/berita/sistem-keamanan-siber-pemilu-2024-kacau-layanan-cloud-ada-di-rrc-perancis-dan-singapura

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/16/real-count-sementara-kpu-uya-kuya-cukup-kuat-di-pileg-dki-jakarta-ii

Konten ini diproduksi Darilaut.id sebagai upaya untuk melawan hoaks, informasi bohong, konten palsu dan sejenisnya.

Suara Calon DPR RI DKI Jakarta II Menggelembung Lebih Dari 12 Juta di Sirekap

Bangkai Paus Sperma 15 Meter Terdampar di Biak Numfor

WMO: Perempuan Paling Terkena dampak Perubahan Iklim dan Cuaca

Postingan Terkait

Mafindo Refleksi Tren Hoaks 2024–2025, Penggunaan Teknologi Deepfake Meningkat

Cek Sumber: Detektor Hoaks Berbasis AI, Cukup Pakai WA

Pemeriksa Fakta Komunitas Tak Mampu Membendung Informasi Menyesatkan di Media Sosial

Keliru, Tidak Ada Bukti Vaksin Polio Picu Kanker dan HIV

Keliru, Tidak Ada Laporan Kematian Masif Akibat Vaksin

Keliru, Tidak Ada Bukti Vaksinasi Ulang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh

Keliru, Tidak Ada Istilah Medis Detoksifikasi Vaksin COVID-19

Debunking, Membongkar Delapan Mitos Tentang Perubahan Iklim

WMO: Perempuan Paling Terkena dampak Perubahan Iklim dan Cuaca

TERBARU

Hardiknas, Rektor UNG: Pendidikan Jantung Peradaban

Dari Mediterania hingga Arktik, Benua Eropa Mengalami Panas Tercepat, Tutupan Salju Menurun

Dosen UNG Menyoroti Gagal Bayar Pinjol Kalangan Anak Muda

60 Ribu Benih Ikan Dilepas di Sungai Poigar dan Mondaton Kabupaten Bolaang Mongondow

Krisis Selat Hormuz Mendorong Dunia Menuju Resesi

Ahli Desain Komunikasi Visual UNG: Banyak yang Meremehkan Pelanggaran Hak Cipta Visual dan Konten Jurnalistik

AmsiNews

REKOMENDASI

Pemerintah Kota Gorontalo Fokus Penanganan Sampah dan Banjir

Malapetaka Bagi Nelayan Gurita, Bom Ikan Terus Terjadi di Taman Nasional Kepulauan Togean

Gelombang Panas Melanda India

Menteri HAM: Pemahaman Mahasiswa Tentang HAM Dapat Mencegah Perundungan dan Diskriminasi

KPU Kabupaten Gorontalo Komitmen Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

Singapura Bikin Struktur Karang Buatan Raksasa

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password