Hal ini sekaligus membuat perbandingan dengan Jawa. Literatur tentang politik Indonesia telah lama menunjukkan pentingnya organisasi keagamaan, pesantren, ulama, dan jaringan sosial dalam pembentukan politik masyarakat Jawa (Geertz, 1960; Shiraishi, 1990). Gorontalo memiliki konfigurasi yang berbeda. Islam tidak berdiri sendiri sebagai identitas keagamaan, tetapi berkelindan dengan adat, keluarga, hubungan antarkerabat, dan otoritas sosial di tingkat lokal.
Karena itu, agama di sini lebih tepat dibaca sebagai bagian dari struktur sosial daripada sekadar keyakinan individual. Ia membantu menentukan siapa yang dipercaya, siapa yang didengar, dan bagaimana sebuah gagasan politik diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikenal masyarakat. Dalam situasi semacam itu, politik nasional harus melewati pintu-pintu sosial lokal sebelum sampai kepada pemilih.
Agama, Adat, dan Kekerabatan
Di sinilah persoalan PKI menjadi lebih sosiologis. Sebuah ideologi tidak pernah diterima masyarakat dalam bentuk yang sepenuhnya utuh; ia selalu bertemu dengan pengalaman, nilai, ingatan, hubungan sosial, dan otoritas yang sudah ada. Gagasan yang datang dari luar akan memperoleh makna baru ketika dibicarakan di rumah, dalam keluarga, di lingkungan keagamaan, di ruang adat, atau melalui tokoh yang dipercaya masyarakat.
