Sabtu, Mei 16, 2026
Beri Dukungan
redaksi@darilaut.id
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Masuk
  • Daftar
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
  • Home
  • Berita
    • Laporan Khusus
    • Bisnis dan Investasi
    • Pemilu & Pilkada
    • Kesehatan
  • Eksplorasi
  • Kajian
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
    • Ide & Inovasi
    • Travel
  • Konservasi
    • Orca
    • Hiu Paus
    • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Iklim
  • Advertorial
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Dari Laut
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Home Kajian

Lobster: Antara Kelestarian Sumberdaya dan Keberlanjutan Ekonomi

redaksi
20 Desember 2019
Kategori : Kajian, Laporan Khusus
0
Lobster: Antara Kelestarian Sumberdaya dan Keberlanjutan Ekonomi

Budidaya Lobster. FOTO: DARILAUT.ID

Potensi lobster yang besar

Kita setuju bahwa potensi lobster Indonesia cukup besar. Hasil kajian KOMNAS KAJISKAN tahun 2017 menyebutkan potensi lestari lobster di seluruh WPP NRI adalah sebesar 11.158 ton/tahun, dengan JTB sebesar 8.926 ton/tahun. Akan tetapi jika kita cermati hasil kajian tersebut, ternyata dari 11 WPP, 6 WPP diantaranya sudah overfishing yaitu WPP 571 (Selat Malaka, E=1,3), WPP 712 (L. Jawa, E=1,36), WPP713 (Selat Makasar, E=1,4), WPP 714 (Laut Banda & T. Tolo, E=1,73), WPP 715(Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, E=1,32), dan WPP 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, E=1,04). Sedangkan 5 (lima) WPP lainnya sudah kuning (E = 0,54 sd 93), dengan perincian 2 WPP tingkat eksploitasi sudah di atas JTB, dan 3 WPP di bawah JTB.

Pada kondisi demikian, sebenarnya perikanan lobster kita sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jika kita berpatokan pada JTB, maka WPP yang masih dapat ditingkatkan produksinya adalah 3 WPP, yaitu WPP 573 (S. Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusatenggara, L. Sawu, dan L. Timor bagian barat), WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan) dan WPP 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera). Pada saat yang sama kita harus mengurangi tekanan eksploitasi pada 8 (delapan) WPP lainnya, terutama 5 WPP yang tingkat eksploitasinya telah di atas MSY (E>1). Jika dihitung antara kenaikan dan pengurangan produksinya, untuk mencapai JTB bagi seluruh WPP, maka akan terjadi penurunan produksi nasional lobster sebesar 2.606 ton.

Halaman 5 dari 7
Sebelumnya1...4567Selanjutnya
Tags: Benih LobsterFPIK UndipLobsterOver Fishingperikanan berkelanjutan
Bagikan10Tweet6KirimKirim
Previous Post

Belajar Cara Menabung Lobster

Next Post

Gelombang Penolakan Ekspor Benih Lobster Datang Dari Cilacap

Postingan Terkait

Setelah Ekosistem Hutan Runtuh Perlu Pemulihan Berbasis Bentang Alam

Bagaimana Negara-negara Berkembang Dapat Mengumpulkan Dana Untuk Mengatasi Krisis Iklim

10 Maret 2026
Dari Gorontalo ke Eropa, Tiga Mahasiswa FIP UNG Ikuti Erasmus+ di Trnava University

Dari Gorontalo ke Eropa, Tiga Mahasiswa FIP UNG Ikuti Erasmus+ di Trnava University

3 Maret 2026

Anak-Anak Pesisir Teluk Tomini di Era Digital

Siklon Senyar, Gajah di Pelupuk Mata dan Politik Ekologi Indonesia

AI dan Kerumunan

Ketika Dua Raksasa Paus Biru dan Hiu Paus Bertemu di Laut Tomini

Tulidu: Agar Motulidu, Harus Molu’udu

Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Program Prioritas, Risiko Mercusuar

Next Post
Gelombang Penolakan Ekspor Benih Lobster Datang Dari Cilacap

Gelombang Penolakan Ekspor Benih Lobster Datang Dari Cilacap

Komentar tentang post

TERBARU

Mikroplastik dan Nanoplastik, Ilmuwan Telah Mendeteksi dalam Darah Manusia dan Paru-Paru

Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

Potensi Hujan di Masa Peralihan ke Musim Kemarau

Mahasiswa Fakultas Kelautan UNG Bahas Transplantasi Terumbu Karang dan Konservasi Laut

Kontak Erat Kasus Hantavirus di DKI Jakarta Dipantau Secara Ketat 14 Hari

Karakteristik Penyebaran Hantavirus Berbeda dengan Influenza dan COVID-19

AmsiNews

REKOMENDASI

Badai Ida Menewaskan Puluhan Orang di AS, Kerugian Ditaksir $95 miliar

Kontak Awal dan Akhir Gerhana Matahari di Sejumlah Kota di Indonesia

Indonesia Kembangkan Teknologi Deteksi Tsunami Berbasis Sensor

Keistimewaan dan Keunikan Mola-mola

2018, ESDM Fasilitasi Energi Berkeadilan di Daerah Terdepan

Dosen Farmasi UNG: Masyarakat Harus Memeriksa Keaslian dan Kesesuaian Produk Skin Care

Kategori

  • Advertorial
  • Berita
  • Biota Eksotis
  • Bisnis dan Investasi
  • Cek Fakta
  • Eksplorasi
  • Hiu Paus
  • Ide & Inovasi
  • Iklim
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Konservasi
  • Laporan Khusus
  • Orca
  • Pemilu & Pilkada
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Travel
  • Video

About

  • Tentang
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Terms of Use
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Trustworthy News Indicators
Dari Laut

darilaut.id

Menginformasikan berbagai perihal tentang laut, pesisir, ikan, kapal, berita terkini dan lain sebagainya.

redaksi@darilaut.id
+62 851 5636 1747

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

Selamat Datang Kembali

Masuk dengan Facebook
Masuk dengan Google+
Atau

Masuk Akun

Lupa Password? Mendaftar

Buat Akun Baru

Mendaftar dengan Facebook
Mendaftar dengan Google+
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Isi semua yang diperlukan Masuk

Ambil password

Masukan username atau email untuk mereset password

Masuk
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Berita
  • Pemilu & Pilkada
  • Laporan Khusus
  • Eksplorasi
  • Sampah & Polusi
  • Tips & Trip
  • Biota Eksotis
  • Cek Fakta
  • Ide & Inovasi
  • Konservasi
  • Kajian
  • Kesehatan
  • Orca
  • Hiu Paus
  • Bisnis dan Investasi
  • Travel
  • Iklim
  • Advertorial

© 2026 DARILAUT - Berita terbaru dan terkini hari ini - darilaut.id.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.